Terkait usulan angket pajak, kami menegaskan kembali bahwa kami bukan menghambat hak teman teman DPR. Partai Demokrat (PD) hanya ingin agar segala tibdakan konstitusi ini juga dilaksanakan dengan cara cara yang konstitusional. Kalaupun harus dijalankan, tentunya harus jelas. Angket Pajak ini dasarnya apa?, tujuannya apa?… Jika dasarnya hanya rumor yang berkembang, tentunya lembaga ini akan ditertawakan nantinya oleh masyarakat, seolah DPR ini hanya mencari cari panggung politik.

Testimonial Gayus Tambunan memang harus ditindaklanjuti. Gayus itu hanya operator dari mafia pajak, siapa yang memberi uang kepada Gayus itulah mafia pajak yang sebenarnya. Hanya saja kita tidak boleh menuduh atupun percaya 100% pada Gayus. Partai Demokrat (PD) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri atau melakukan investigasi terhadap cerita Gayus tersebut. Jangan sampai iklim usaha terganggu, kasihan perusahaan perusahaan yang disebut sebut oleh Gayus itu, sudah dicap sebagai mafia, padahal belum tentu juga benar.

Selain itu, jika tujuan angket adalah untuk mengganggu pemerintah, Partai Demokrat (PD) tentunya akan mengambil sikap bahwa angket tersebut tidak diperlukan. Jika ingin menumpas mafia pajak, tentunya kita harus siap data, siap bukti dan siap fakta.

Mafia pajak ini sudah puluhan tahun merugikan negara, jadi untuk menghadapinya, tentunya perlu siap dengan segala senjata. Oleh karena itu, jangan gegabah, biarkan dahulu KPK bekerja dengan optimal agar kita mendapatkan data yang akurat dan mengikat. Saya justru curiga teman teman sengaja mempercepat agar hasil angket ini mandul dan patah di tengah jalan karena tidak ada bukti dan dasar yang kuat.

Marilah kita semua melihat dengan cara yang jernih agar segala tindakan kita tidak didasari oleh dendam, emosi, persaan curiga yang justru akan merugikan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Saya bingung, koalisi ini bagian dari pemerntah atau bukan ya? Saya lihat partai oposisi justru lebih arif dan jernih dalam melihat masalah ini.

Salam, Achsanul Qosasi

(Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI/PD)