Pencapaian Target Laba 2011 Dikhawatirkan Terganggu

Jakarta - Kementerian BUMN didesak segera mengevaluasi kinerja direksi Pertamina. Kalangan serikat pekerja menuding, ada ketidakkompakan antar direksi di BUMN perminyakan ini. Hal itu berpotensi mengganggu pencapaian laba pada akhir 2011.

Federasi Serikat Pekerja Per­ta­mina Bersatu (FSPPB) menilai, perombakan direksi termasuk komisaris Pertamina penting un­tuk meningkatkan kinerja pe­rusahaan.

“Peningkatan kerja tidak akan optimal bila tidak didukung jaja­ran direksi lainnya. Bayangkan, ada satu dua orang direksi yang bekerja mati-matian, tapi ada yang bekerja sebaliknya. Alias bekerja untuk kepentingan sen­diri,” ung­kap Presiden FSPPB Ugan Gan­dar di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jika pemerintah tidak mencermati kinerja direksi,  dikhawatirkan akan meng­gangu target kerja Pertamina se­perti pen­capaian laba bersih atau ope­rasional di lapangan.

“Kami ini kan ‘orang dalam’ dan sudah lama mengetahui apa yang terjadi dalam perusahaan. Tapi kami tidak layak dan pan­tas untuk membuka aib sendiri. Na­mun  apa yang kami ungkap­kan ini sebagai sinyal. Kami ta­kut ke­tidakkompakan direksi ini akan mengganggu capaian laba Perta­mina hingga akhir 2011,” beber Ugan.

Dalam semester I-2011, laba BU­MN minyak ini mencapai Rp 69,88 triliun. Laba bersih itu naik 39,91 persen dibandingkan laba perio­de pada ya­ng sama tahun 2010 sebesar Rp 49,94 triliun.

Pertamina menjadi BUMN yang membukukan laba bersih paling tinggi pada semester satu ini, yakni Rp 14,79 triliun. Keun­tungan Pertamina naik 70,39 per­sen dibandingkan tahun lalu se­besar Rp 8,68 triliun.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Pe­ma­saran dan Niaga Pertamina Djae­lani Sutomo irit bicara. “Ka­lau soal itu (ketidakkompakan) antara direksi dengan komisaris, saya tidak bisa komentar. Yang lain saja ya,” ujar Djaelani sing­kat kepada Rakyat Merdeka ke­marin, di Jakarta.

Jubir Pertamina Moch Harun juga ogah berkomentar ma­salah tun­tutan pengocokan ulang di jajaran direksi Pertamina ter­se­but. “Itu di luar kewenangan saya. Ta­nya saja ke pemegang saham, Ke­menterian BUMN,” tutur Harun.

Dalam sebuah kesempatan, Men­teri BUMN Dahlan Iskan me­nyatakan, citra buruk BUMN se­lama ini selalu terkait dengan ki­nerja direksi. “Buruknya BUMN akibat tidak kompaknya para di­reksi. 80 persen direksi BUMN tidak kompak,” jelas Dahlan.

Dia menilai, penyebab direksi BUMN tidak kompak karena ada intervensi dari luar. “Intervensi ini terjadi karena undangan di­reksi, bukan intervensi sendiri,” ung­kapnya. Menurut Dahlan, inter­vensi tersebut berupa ‘backing’ bagi direksi.  

Wakil Ketua Komisi Xl DPR Achsanul Qosasi mengatakan, saat ini sudah bukan eranya lagi BUMN dipimpin ge­nerasi tua ber­latar belakang biro­krat, na­mun perlu dipimpin di­reksi mu­da, profesional dan inde­penden.

“Tepat rencana pre­siden me­rom­bak direksi BUMN. Direksi yang sekarang itu perlu penyegar­an.” ujar Achsanul.

Selain menyoroti direksi, pihak serikat pekerja juga mengkritik kinerja Komisaris Pertamina. Ugan meminta agar jajaran ko­misaris Pertamina tidak terlalu masuk ke ranah teknis.

 “Kalau memang ada ko­misaris yang tidak layak ganti saja, se­hingga tidak merecokin. Kasian dong pemimpin-pemim­pin atau pelaksana di lapangan. Ma­sak ada komisaris yang bi­cara-bicara rinci soal  teknis,” kritik Ugan.

Achsanul juga me­minta pe­rom­bakan tidak hanya di­la­kukan di jajaran direksi saja, me­­lainkan  ko­misaris. Ia meng­eluhkan ma­sih banyaknya komi­saris BUMN yang merangkap jabatan Dirjen atau jabatan ese­lon lainnya di ke­men­terian. Ach­sanul me­minta ko­misaris juga dipegang oleh pro­fesional, jangan lagi biro­krat.

Untuk diketahui, saat ini jaja­ran direksi Pertamina adalah Direktur Utama Karen Agustia­wan, Direktur SDM Ruki Hadi­hartini, Direktur Keuangan M Af­dal Bahaudin, Direktur Umum dan Aset Waluyo. Se­men­tara Di­rektur Pengolahan Edy Setianto, Direktur Pemasa­ran dan Niaga Djaelani Sutomo, Direktur Hulu Bagus Setiarja dan Direktur Pe­rencanaan In­vestasi Risiko Fre­derik ST Siahaan.

Sumber : Harian Rakyat Merdeka